PERJANJIAN KERJA

December 4th, 2013 No comments

Pada hari ini, [...................] tanggal [........] bulan [.............] tahun [.......] kami yang bertanda tangan di bawah ini*):

1. Nama : [...................................]
Jabatan : [...................................]
Alamat : [...................................]

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [...............................]
Alamat : [................................]

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut.

PASAL 1

Perjanjian kerja ini untuk jangka waktu [...........] bulan. Sesudah jangka waktu [….......] bulan habis, atas persetujuan kedua belah pihak perjanjian ini dapat diperpanjang. Lamanya perpanjangan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA akan menempatkan PIHAK KEDUA sebagai karyawan [...........................] di bagian [...........................].

PASAL 3

PIHAK PERTAMA memberikan gaji sebesar Rp [..................],- (……………………………………) per bulan, yang akan dibayarkan setiap akhir bulan, dan dapat mengambil uang transport sebesar Rp [.................] (…………………………………..) per hari yang akan mengurangi gaji pokok tersebut di atas untuk setiap bulannya.

PASAL 4

PIHAK KEDUA setuju mengikuti jam kerja selama [........] hari kerja seminggu dimulai dari pukul [.........] WIB sampai dengan pukul [.............] WIB

PASAL 5

PIHAK KEDUA sanggup bekerja lembur jika menurut PIHAK PERTAMA hal itu harus dilakukan. PIHAK PERTAMA akan membayar kerja lembur kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6

PIHAK KEDUA berhak cuti tahunan berdasarkan ketentuan dalam tata tertib perusahaan dan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan.

PASAL 7

PIHAK KEDUA berhak akan pengobatan dan perawatan yang besarnya sudah ditetapkan oleh peraturan perusahaan.

PASAL 8

PIHAK KEDUA bersedia menaati segala peraturan [....................] sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib perusahaan. Pelanggaran atas peraturan mengakibatkan pemberhentian atau hukuman administratif terhadap PIHAK KEDUA seperti yang tercantum di dalam peraturan tata tertib perusahaan.

PASAL 9

PIHAK KEDUA tidak akan melakukan kerja di tempat lain, tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

PIHAK PERTAMA akan membayar uang pesangon sebesar Rp [......................] (………………………………..) kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA terpaksa memberhentikan PIHAK KEDUA yang tanpa salah.

PASAL 11

Perjanjian kerja ini batal demi hukum jika PIHAK KEDUA meninggal; dapat dibatalkan karena tindakan pemerintah atau karena bencana. Dalam hal PIHAK KEDUA membuat kesalahan berat terhadap perusahaan, perjanjian kerja dapat dibatalkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa berkewajiban memberi uang pesangon.

PASAL 12

Surat perjanjian ini disetujui, ditandatangani, serta dibuat rangkap dua, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA                                                 PIHAK KEDUA

[..............................]                                       [..............................]

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Jual Beli Kapal

November 13th, 2013 No comments

Pada hari ini, _____ tanggal _____ telah terjadi Perjanjian Jual Beli oleh dan antara:

 

Nama               :

Usia                 :

Pekerjaan         :

Alamat                        :

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

 

Nama               :

Usia                 :

Pekerjaan         :

Alamat            :

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menjual kepada PIHAK KEDUA yang menerangkan telah membeli dari PIHAK PERTAMA:

Sebuah kapal bernama _____ .

Terutama terbuat daripada  _____ .

Dengan satu geladak _____ tiang _____

Cerobong asap, diuraikan dalam surat ukur tertanggal _____ Nomor _____ .

Dengan ukuran sebagai berikut:

-    Panjang          : _____ m (_____ meter)

-    Lebar             : _____ m (_____ meter)

-    Dalam            : _____ m (_____ meter)

-    Isi Kotor        : _____ m3 (_____ register ton)

-    Isi bersih        : _____ m3 (_____ );

_____ atau _____ (_____ Register Ton);

-    Tanda Selar    : _____ ;

Kapal dibuat di _____ dalam tahun _____

 

Demikian berikut segala alat-alat atau peralatan-peralatan pada kapal tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat di-anggap sebagai bagian daripada kapal.

 

Selanjutnya Para Pihak menerangkan bahwa jual-beli ini dilangsungkan dan di-terima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 

 

Pasal 1

 

Jual-beli ini dilangsungkan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp _____ (_____ Rupiah). Jumlah uang mana dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum Perjanjian ini ditandatangani. Dan, untuk penerimaan jumlah uang itu PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pelunasannya, sehingga Perjanjian ini juga merupakan kuitansi untuk penerimaan jumlah itu.

 

 

Pasal 2

 

Apa yang dijual/dibeli dengan akta ini mulai hari ini berpindah kepada PIHAK KEDUA dan segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita, karenanya mulai hari ini menjadi miliknya atau dipikul oleh PIHAK KEDUA

 

 

Pasal 3

 

Apa yang dijual/dibeli dengan Perjanjian ini berpindah ke dalam pegangan PIHAK KEDUA dalam keadaan layak laut (zoo waardig), dan mengenai hal itu PIHAK KEDUA di kemudian hari tidak akan mengajukan tuntutan apa pun juga terhadap PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal 4

 

Apa yang dijual/dibeli dengan Perjanjian ini bebas dari hipotik dan hak-hak benda lainnya dan pula bebas dari sitaan PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dari apa yang dijual dengan akta ini, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penjualan ini, bahwa PIHAK PERTAMA belum pernah menjual apa yang dijual dengan akta ini kepada pihak lain, dan PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa mengenai hal itu PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu ataupun turut mempunyai hak atas apa yang dijual dengan akta ini.

 

 

Pasal 5

 

Biaya Perjanjian ini serta bea balik nama dan semua ongkos-ongkos berkenaan dengan penyerahan apa yang dijual dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA, denda-denda dan lain-lainnya yang berhubungan dengan jual-beli ini seluruhnya dipikul dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 6

 

Selama apa yang dijual/dibeli dengan Perjanjian ini belum dibalik nama atas nama PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir, karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mewakili PIHAK PERTAMA sebagai pemilik dari apa yang dijual dengan akta ini dalam segala hal, urusan dan tindakan, tidak ada yang dikecualikan, sehingga PIHAK KEDUA atau penerima hak daripadanya berhak untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang PIHAK PERTAMA sendiri sebagai pemilik dari apa yang dijual dengan Perjanjian ini, berhak untuk melakukan dan mengerjakannya, asal saja memikul semua risiko, pajak-pajak, dan beban-beban lainnya.

 

 

Pasal 7

 

Para Pihak dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK KEDUA, dan masing-masing maupun bersama-sama, kuasa mana tidak akan berakhir, karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

a.   untuk mewakili PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepenuhnya dalam segala hal urusan dan tindakan mengenai balik nama kapal tersebut, untuk menerima pemindahan hak atas nama dan ketangan PIHAK KEDUA;

 

b.   untuk mewakili PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepenuhnya dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan agar kapal tersebut dapat dibalik nama atas nama PIHAK KEDUA.

 

Untuk urusan-urusan sub a dan b tersebut, menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, melakukan laporan-laporan, membuat, suruh membuat, dan menandatangani surat-surat dan akta-akta, memilih tempat tinggal, singkatnya melakukan apa pun juga yang diperlukan untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut, tidak ada yang dikecualikan

Para Pihak tersebut menerangkan bahwa apa yang dijual/dibeli dengan Perjanjian ini telah diserahkan menurut keadaan dan tempat di mana kapal tersebut sekarang berada.

 

 

Pasal 8

 

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan _____.

 

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut dalam awal Perjanjian, dibuat rangkap dua bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

 

PIHAK PERTAMA                                                                        PIHAK KEDUA

 

Categories: Uncategorized Tags:

Membuat Kontrak Kerja Yang Benar

August 27th, 2013 No comments

Dalam menjalankan bisnis yang sudah cukup besar, para pengusaha pasti merasa kewalahan dengan tuntutan konsumen yang semakin banyak. Untuk mengurangi kesusahan mereka ini, merekrut atau mempekerjakan karyawan menjadi hal yang sangat tepat. Memiliki pekerja dengan kontrak yang jelas akan membuat bisnis anda menjadi lebih mudah dijalankan. Saat ini, mempekerjakan orang tidak sesederhana dulu. Jika dulu pemilik usaha hanya perlu menyediakan gaji untuk orang yang bekerja padanya, saat ini banyak hal yang harus diperhatikan. Membuat kontrak kerja untuk karyawan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh para pengusaha. Dalam perjanjian ini, kedua pihak, baik perusahaan maupun karyawan harus sama – sama mendapatkan keuntungan. Perjanjian yang dibuat pada awal masa kerja ini harus diperhatikan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Kontrak kerja yang baik
Dalam kontrak kerja ada banyak poin yang patut untuk diperhatikan. Seperti yang kita tahu, setiap orang pasti ingin mendapatkan gaji untuk tenaga mereka. Inilah mengapa masalah gaji menjadi perhatian pertama dan utama yang harus diperhatikan oleh karyawan maupun pemilik usaha. Kedua belah pihak harus memastikan bahwa gaji yang diberikan sudah tercantum dengan jelas dalam kontrak tersebut. Pastikan gaji yang tercantum sudah merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Cantumkan pula batas akhir pembayaran gaji setiap bulannya. Kejelasan ini akan menghindarkan kesalahpahaman salah satu atau kedua pihak tentang masalah pembayaran upah kerja setiap bulannya. Kesepakatan dalam masalah gaji ini akan membuat pekerja lebih nyaman melakukan tugasnya.

Tidak hanya memperhatikan gaji yang diperoleh, sebagai karyawan anda juga harus memperhatikan jumlah cuti kerja yang anda peroleh. Pada beberapa perusahaan, saat anda sakit dan meminta cuti dengan menyertakan surat dokter, gaji anda tidak akan dipotong. Hal ini cukup berbeda pada para pekerja kontrak. Jika anda cuti karena sakit, gaji anda akan dipotong selama masa anda tidak masuk tersebut. Semua perbedaan itu memang wajar terjadi, namun jika anda tidak ingin merasa dirugikan anda harus memperhatikan setiap baris dan kalimat dari kontrak kerja yang anda miliki. Perjanjian yang dibuat tersebut diharapkan akan membuat baik pemilik usaha ataupun pekerjanya menjadi lebih nyaman dan saling menguntungkan.

Penjelasan tepat tentang sistem kontrak
Ada banyak pemilik usaha yang belum paham dengan sistem kontrak yang dapat diterapkannya. Mereka yang tidak paham ini merasa cukup kesulitan untuk membuat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menyudahi ketidakpahaman tersebut, seminar bisnis yang membahas tentang sistem kontrak kerja yang benar banyak diadakan di berbagai daerah. Dalam seminar bisnis yang membahas tentang masalah perjanjian ini, para peserta akan bisa lebih memahami tentang cara membuat sebuah perjanjian kerja yang baik dan sesuai dengan kebuthuan kedua belah pihak. Anda dapat mengikuti seminar yang diadakan oleh Bapak Sulhadi, seorang pakar bisnis yang sukses dan berpengalaman.

Categories: Uncategorized Tags:

SURAT PERNJANJIAN KONTRAK KERJA PENYEDIAAN

May 23rd, 2013 No comments

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

PEKERJAAN PENYEDIAAN KOMPUTER/PC, KOMPUTER NOTEBOOK/LAPTOP, PRINTER DAN UPOS STABILIZER PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

 

 

Nomor       : …/…/…./……/……..

 

Tanggal     : …………………..

 

 

Pada hari ini, [………] tanggal [……………], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama                           :

NIP                             :

Jabatan                                    :

Alamat Kantor                        :

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Komputer/PC, Komputer Note Book/Laptop, Printer dan UPS Stabilizer) pada Bagian [………..], berdasarkan Surat kuasa pengguna Anggaran kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bagian […………] Tahun Anggaran [……..] Nomor. …../…./…./……/…….

 

Nama                           :

Jabatan                                    :

Alamat Kantor                        :

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. [………] selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

Berdasarkan:

 

Dana yang tersedia pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor.

 

Tahun Anggaran : ……….

 

DPA      : …………………

 

: …………………

 

: ………………….

 

: ………………….

 

 

 

Penawaran

 

Surat dari        : CV. ………………..

Nomor             : …./………/……/……

Tanggal           : ………………………

 

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

 

Nomor             : ……/…./…./……/……

Tanggal           : ………………………..

 

Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan

 

Nomor             : …./…./…./…../…….

Tanggal           : ……………………..

 

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dalam bidang pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Komputer/PC, Komputer Note Book/Laptop, Printer dan UPS Stabilizer Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

 

 

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

 

  1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu menyiapkan pengadaan Komputer/PC, Komputer Note Book/Laptop, Printer dan UPS Stabilizer kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang akan dipesan oleh PIHAK PERTAMA.

 

  1. Lingkup Pekerjaan secara terinci adalah sebagai berikut :No Jml Satuan            Spesifikasi Kebutuhan Harga Satuan (RP.)          Jumlah Harga (Rp.)
    1. 3 Unit PC ACER E-MACHINEPorcessor AMD ATHLON 1600 (2,2 DDR2 1 GB)Hard Disk   80 GB DVD RW Supermulti LAN  Monitor LCD 15’ DVD ROM Card Reader/LINUD 6.050.00 18.150.000
    2. 1 Unit Net Book IBM LENOVO S10           8.537.650        Rp. …..
    3. 1 Unit Note Book AXIOO NEON MLC 0152X                  Rp. …..
    4. 3 Unit Printer Hp Deskjet F2276        1.282.700                    Rp. …..
    5. 3 Unit UPS PRIMATECH 600VA    797.500                       Rp. …..

 

Terbilang Total Rp.  ……. (……….)

 

 

 

 

 

Pasal 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

 

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan:

 

Keputusan Presiden RI Nomor .. Tahun ….. tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah berikut petunjuk teknisnya.

 

Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun  tulisan.

 

 

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

 

  1. Jangka waktu pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA ditetapkan selama 7 (tujuh) liari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja  tanggal [………..] dan harus sudah selesai dan diserahkan paling lambat tanggal [………......]

 

  1. Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak dapat diubah oleh  PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini.

 

 

Pasal 4

HARGA BORONGAN

 

  1. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp. [.......] (…….)  yang dibebankan kepada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran [……] Kode Rekening (……) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (lumpsum fixed price);

 

  1. Dalam jumlah harga borongan tersebut pada ayat (1) di atas, sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

 

Pembayaran harga borongan dilakukan dengan cara:

 

Pembayaran tunai setelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor dilaksanakan;

 

Pembayaran dilakukan atas beban tetap kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor dengan Kode Rekening (………..) pada Bagian […………]. Anggaran […….].

 

 

Pasal 6

PEKERJAAN BERAKH1R

 

Pekerjaan dinyatakan berakhir apabila seluruh barang sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA telah melunasi pembayaran sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

 

 

Pasal 7

DENDA-DENDA DAN SANKSI-SANKSI

 

Keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, akan dikenakan denda/sanksi sebesar 1 %o (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 % (lima person) dari jumlah harga borongan.

 

 

Pasal 8

KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE

 

  1. Semua kenaikan harga borongan dan lain-lainnya, selama pelaksanaan pekerjaan ini,  ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA;

 

  1. Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam kontrak mi adalah:

 

  1. Bencana Alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, kebakaran, huru-hara, peperangan, pemberontakan dan epidemi);

 

  1. Kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan  pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan.

 

  1. Apabila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti yang sah, demikian juga pada waktu Force Majeure berakhir;

 

  1. Keterlambatan karena Force Majeure tidak dikenakan denda.

 

 

Pasal 9

PEMBATALAN PERJANJIAN

 

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan/memutuskan perjanjian ini secara sepihak  dengan pemberitahuan tertulis tiga hari sebelumnya, setelah memberikan peringatan/teguran tiga kali berturut-turut dan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan  peringatan tersebut;

 

Pembatalan/pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagai berikut:

 

Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA;

Tidak dapat melaksanakan/melanjutkan pekerjaan;

 

Memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa  persetujuan PIHAK PERTAMA;

 

Apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapai maksimum 5 % dari jumlah  harga borongan ini.

 

Jika terjadi pembatalan/pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat  menunjuk pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

 

 

Pasal 10

BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

 

Bea meterai dan pajak-pajak yang timbul akibat dari perjanjian ini seluruhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pasa11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

  1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan  diselesaikan secara musyawarah;

 

  1. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian terakhir diserahkan kepada  putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini kedua belah pihak memilih domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri setempat.

 

 

Pasal 12

LAIN-LAIN

 

  1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Swat Perjanjian ini atau pembahan yang  dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

 

  1. Sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini antara lain :
  2. Surat Penawaran harga;
  3. Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi;
  4. Surat Laporan dan Usulan Calon Penyedia barang/Jasa yang dipilih;
  5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
  6. Dan Lain-lain

 

 

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

  1. Dengan telah di tanda tangani Perjanjian ini oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan lampiran-lampiran perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

 

  1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup masing-masing untuk  PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta masing-masing rangkap mempunyai  kekuatan hukum yang sama dan dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja;PIHAK KEDUA CV. [……..………]

 

 

[Nama Lengkap]                                                                     [Nama Lengkap]

 

 

 

Direktur                                                                                   Pembina

Pihak Pertama Kuasa                                                              NIP…………

Pengguna Anggaran

 

Categories: Uncategorized Tags: